Wisata Kuliner Dikonsel Hancur Terbengkalai, Andi Akrim  Pembangunan UKM Tidak Ada  Asas Manfaat.

Redaksi LFnews

 

KONSEL – Bangunan Kuliner yang di bangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (KONSEL) provinsi Sulawesi tenggara,(SULTRA).kini kondisinya terbengkalai dimana Pembangunan tersebut yang direncanakan sebagai pusat Usaha Kecil Menengah (UKM) namun saat ini bangunan berhantu.

Pantauan livefaktanews.co.id dilokasi, Selasa (19/10/2021) bangunan kuliner terlihat sudah usang tidak ada pemeliharaan dari Dinas terkait. Sampah berserahkan dan atap bangunan sudah tidak terawat,dan bahkan atapnya sudah para jatu.

Lokasi keberadaan bangunan kuliner ini berada di area kompleks perkantoran Kabupaten Konawe Selatan. Obyek wisata ini dibangun tidak jauh dari rumah dinas Bupati Konawe Selatan.

Baca juga -->  Gotong Royong Bersama Masyarakat, Pemdes Monua Raya Melakukan Pembenahan Jembatan Bersama Pemdes Mekar Jaya.

Untuk diketahui, proyek pembangunan wisata kuliner ini yang di anggarkan dari APBD kabupaten Konawe Selatan menghabiskan biaya yang sangat fantastis dan sejak dibangun wisata kuliner ini hanya beberapa bulan saja terpakai.

Seperti yang disampaikan Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (L-KPK) Sultra Andi Akrim,ST, Sangat disayang bangunan yang dianggarkan dari APBD dengan menghabiskan anggaran sampai ratusan juta sekarang terbengkalai.

Selain menelan biaya yang sangat besar, bangunan tersebut dinilai juga seperti menghambur-hamburkan uang Negara,” Ujarnya Rabu (20/10/2021).

Baca juga -->  Pimpin Apel Pasukan Sambut Wisman di Bali, Kapolri: Sebagai Gerbang Terakhir Tolong Disiplin

Awalnya, pembangunan wisata kuliner di Kabupaten Konawe Selatan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Selain itu, bangunan kuliner ini juga dibuat untuk tujuan kawasan wisata di Kabupaten Konawe Selatan.

“Untuk itu saya sebagai Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (L-KPK) Sultra, meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) segera menindak lanjuti kegiatan pekerjaan tersebut yang kami duga tidak ada Asas manfaat dan memanggil Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Kontraktor/rekanan,” tutupnya.

Sampai berita ini terbit belum ada klarifikasi dari dinas terkait.

Baca juga --> 

Laporan : Tim
Editor : Yusdar

WARTAWAN