KENDARI – Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari menolak pembayaran uang wisuda di tengah pandemi COVID-19 sebesar Rp 450.000.
Eks Menteri Pergerakan Mahasiswa BEM 2019 IAIN Kendari, Benny Putra Lamangga menyampaikan, uang Rp 450.000 adalah biaya yang diakumulasi dari beberapa pembayaran di antaranya Rp 50.000 uang dokumentasi, Rp 50.000 iuran Ika alumni dan Rp 350.000 untuk baju wisuda dengan menggunakan dua jenis wisuda yaitu sistem blended gabungan sistem online dan offline.
“Setelah mencermati, sebenarnya tidak ada pembayaran dalam wisuda tahun 2020 apalagi tentunya wisuda mempunyai anggaran tersendiri, inilah kemudian menjadi tanda tanya serta mengindikasikan adanya diskriminasi bagi wisudawan dan wisudawati,” ungkapnya, Senin (2/11/2020).
Lebih lanjut Benny menjelaskan, iuran alumni senilai Rp 50.000 dijadikan sebagai alat, sementara legalitas Ika alumni IAIN Kendari saat ini, baik struktural dan program kerjanya, tidak jelas sama sekali.
Kemudian, sistem blended adalah model wisuda yang akan digunakan dan secara keseluruhan wisudawan akan ikut serta dalam wisuda sesi virtual. Non virtual (langsung) akan menghadirkan 24 keterwakilan wisudawan terbaik dari masing-masing program studi.
“Melihat hal ini, tentu beberapa dari kami tidak menerima bukan tanpa alasan, semua mahasiswa dalam hal ini wisudawan telah dibebankan pembayaran wisuda sedangkan dalam sesi non virtual hanya menghadirkan 24 mahasiswa terbaik yang akan menggunakan hak yang sama dari wisudawan lain yaitu menggunakan fasilitas akomodasi konsumsi dengan gedung,” ujarnya heran.
Sementara mahasiswa yang akan diwisuda secara online hanya akan menjadi penonton dan harus menghadirkan orang tua untuk live via zoom, padahal ratusan wisudawan mempunyai hak yang sama dan telah membayar biaya wisuda.
“Dengan menghadirkan orang tua via zoom, kami anggap lelucon. Pasalnya, kita harus rela pulang kampung hanya untuk mengajak orang tua kita untuk live zoom. Bagaimana dengan letak geografis wilayah kampung wisudawan yang kurang baik, jaringan yang kurang memadai terlebih lagi beban paket data yang harus disiapkan oleh wisudawan,” tambahnya.
Lantas uang pembayaran tersebut untuk apa, apakah digunakan bagi kepanitiaan wisuda dan birokrasi, padahal wisuda ini urgensinya dari mahasiswa bukan dari birokrasi maupun dari kepanitiaan.
“Atas dasar hal inilah kami yang tergabung dalam koalisi aksi mahasiswa melawan takdir menganggap bahwa wisuda tahun ini dijadikan sebagai lahan basah, pandemi dijadikan alasan. Maka secara tegas kami akan tolak pelaksanaan wisuda tahun 2020 ini dan bahkan siap untuk melakukan aksi besar-besaran di tempat pelaksanaan wisuda yaitu di gedung hotel claro,” ujarnya.
Salah satu peserta wisuda Fakultas Tarbiyah, Asman, mengecam adanya pungutan biaya pada wisuda kali ini. Menurutnya, kebijakan rektor harus konsisten dalam dalam menyikapi hal ini.
“Kami mengecam adanya pungutan liar di wisuda kali ini,” katanya.
Sementara Panitia Wisuda IAIN Kendari, Irma Irayanti menuturkan, pungutan Rp 450.000 tersebut bukanlah uang wisuda tetapi lebih pada sporting operasional wisuda.
“Uang itu untuk pembelian toga melalui koperasi yang berharga 450.000. Untuk tidak terjadi kerumunan di koperasi, maka masing-masing fakultas yang mengkoodinir, ” jelasnya.
WARTAWAN
