KENDARI – Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama angkat bicara atas pernyataan koordinator Steering Commitee Musda KNPI Sultra Hidayatullah mengklaim nama Haris Pratama tak ada di dalam Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
“Steering Commitee Musda KNPI Sultra tak akui Haris Pertama di DPP KNPI”.
Atas pernyataan itu, Haris Pertama menjelaskan bahwa tidak ada satu pun klausul dalam AD/ART maupun PO KNPI yang mengatakan bahwa surat keputusan Menkumham sebagai syarat legalitas KNPI.
“Kongres Pemuda Indonesia di Bogor Desember 2018 telah menetapkan Haris Pertama sebagai ketua umum DPP KNPI terpilih dimana semua DPD Provinsi dan OKP Nasional yang berhimpun menjadi peserta kongres termasuk diantaranya DPD KNPI Sulawesi Tenggara yang di pimpin bung Syahrul Beddu,” terangnya.
Kemudian, Bung Laode Suryono adalah carateker DPD KNPI yang ditunjuk dan disahkan oleh DPP KNPI, dimana yang bertandatangan adalah Bung Haris Pertama sebagai Ketua Umum.
Lanjut kata Haris Pertama, DPD KNPI Sulawesi tenggara tidak berdiri sendiri, sehingga apapun keputusan organisasi di atasnya wajib di patuhi, musda bersama dan atau kongres bersama sebagaimana yang disuarakan selama ini sama sekali tidak di kenal di KNPI, terlebih jika kongres bersama atau musda bersama dianggap beralasan karena Menkumham ikut memberi dukungan malah menjadi semakin aneh, sebab domain pemuda bukanlah menjadi domain Menkumham.
Bahwa dalam kaitannya dengan ketertiban dalam berorganisasi dibutuhkan pengakuan negara melalui SK Menkumham adalah benar namun SK Menkumham bukan sebagai sumber legitimasi organisasi, legitimasi tertinggi organisasi adalah keputusan kongres dan bung Haris Pertama adalah mandataris kongres bukan mandataris menkumham. Pungkasnya.
Laporan : Tim
WARTAWAN
