Konawe – Fakta baru, Proyek Pembangunan Jembatan Beton Poros Amesiu – Meluhu Kelurahan Meluhu diduga asal kerja. Sabtu, 27/11/2021
Proyek tersebut dikerjakan oleh CV. Geometri Engineer pada Tahun 2020 lalu. Diketahui, Pembangunan Jembatan itu menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Tahun 2020 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.895.719.000,00.
Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan tim media ini, proyek pembangunan jembatan di Kelurahan Meluhu, Kabupaten Konawe diduga tidak sesuai Petunjuk Teknis (Juknis). Pasalnya, Jembatan tersebut menggunakan Cincin Sumur.
Selain itu, juga diduga menggunakan material besi yang tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi syarat sesuai dengan perencanaannya yang tertuang didalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya didalam media ini, ia mengatakan “Gas kembali saja, data yang di tulis sudah A1, kenapa saya bisa katakan seperti itu, karena saya setiap hari lewat waktu pengerjaannya. Dan saya pun berteman dengan tukangnya. dan parahnya lagi itu bangunan di kampung saya,” Ujar warga setempat.
Dihari yang berbeda, Sumber lain juga mengatakan bahwa, ” itu jembatan memang benar mereka menggunakan cincin sumur. Itu kan aneh, kok ada jembatan pakai Cincin Sumur, karena pengetahuan kami kalau cincin sumur itu tidak menggunakan besi,” Bebernya Warga yang tidak mau disebutkan namanya
Dinas PUPR Konawe khususnya Bidang Bina Marga diduga tidak melakukan pengawasan pada saat proses pekerjaan jembatan dibangun hingga selesai. Oleh karena itu, Bupati Konawe perlu mengevaluasi kinerja atau segera mengganti oknum Kepala Dinas, Kabid Bina Marga dan PPTK yang diduga mengabaikan tugas dan fungsinya. Hal itu juga diduga telah bekerjasama dan atau bermain mata dengan pihak Kontraktor CV. Geometri Engineer
Media ini mencoba melakukan konfirmasi kepada Kepala Bidang PUPR Bidang Bina Marga melalui via Whatsappnya, tetapi yang bersangkutan tidak merespon dengan serius terkait pekerjaan jembatan di Meluhu. Aneh, pemerintahan di Konawe Khususnya Dinas PUPR Kab. Konawe diduga hanya mengejar keuntungan tanpa memikirkan kualitas dan kuantitas bangunan agar dapat bertahan lama.
Berdasarkan uraian diatas, media ini akan menindaklanjuti pekerjaan tersebut ke Aparat Penegak Hukum (APH).
Laporan. Manton (Sultra)
WARTAWAN
