Miris! Oknum Kades Watumerembe Diduga Sunat Bantuan Langsung Tunai Kepada KPM

Redaksi LFnews

 

Konawe Selatan – Oknum Kades Watumerembe Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan (KONSEL) diduga melakukan pemotongan bantuan langsung tunai (BLT) sebanyak Rp. 500,000/ KPM Tahun anggaran 2022.

banner 728x250

Mengacu adanya laporan dari keluarga penerima blt kepada media ini yang tidak terimah salah satu anggota keluarganya penerima manfaat (BLT) yang diduga setiap menerima bantuan tersebut oknum Kades selalu melakukan pemotongan.

Dengan adanya laporan tersebut, tim dari media ini turun langsung kepada KPM penerima blt yang jadi korban oknum Kades, Selasa (11/10/2022)

Keluarga penerima manfaat yang enggan disebutkan inisialnya saat ditemui media ini dikediamannya mengatakan, bahwa setiap menerima blt di Balai Desa Watumerembe kami langsung dimintai dana sebanyak Rp.50,000 kepada setiap KPM dimana oknum Kades tersebut sudah menunggu kami di depan Balai Desa, ucapnya.

Baca juga -->  Ketua Umum HMI MPO Komisariat Bulan Sabit Bersinergi Menyambut Mahasiswa Baru Di Konsel

dan yang menjadi kekecewaan kami pak, oknum Kades ini tiba-tiba melakukan pemotongan tanpa ada alasan jelas. Ya sebagai masyarakat awam dari pada kami dipersulit bahkan sampai tidak terima lagi bantuan mending kami berikan saja akan tetapi mesti ada kejelasan dulu Dana tersebut mau dibuat apa saja, tutupnya.

Ditempat yang berbeda Yusdar selaku Pimpinan Daerah (PIMDA) Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (L.KPK) Konsel memberikan tanggapannya pada media ini saat ditemui disekretariatnya, Minggu (16/10/2022).

Yusdar mengatakan, prilaku oknum Kades Watumerembe yang diduga sunat bantuan langsung tunai (BLT) kepada KPM tidak patut untuk di contoh dan harus segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum (APH) sebab tindakan yang dilakukan Kades tersebut sudah mencederai amanah dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah konawe selatan, yang dimana adanya bantuan blt ini demgan harapan dapat membantu kebutuhan hidup bagi keluarga penerima dimasa pandemi, tuturnya.

Baca juga -->  Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daera, Ucapkan Selamat HUT Ke 1, Dan Selamat Dirgahayu RI ke-75

 

Dalam kesempatan itu pula Bang Yus biasa disafa, menuturkan bahwa tidak ada alibi apapun dari oknum Kades untuk melakukan pemotongan bantuan langsung tunai (BLT) jelas hal ini sudah masuk dugaan indikasi pemotongan liar (PUNGLI) dan dapat diproses hukum, tegasnya.”

Ia pun mengatakan, pemberian bantuan langsung tunai (BLT) sudah di atur dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian APBN 2022 didesak agar direvisi terutama mengatur penggunaan dana desa. Perpres tersebut mengamanahkan Pemerintah desa mengalokasikan 40 persen untuk bantuan langsung tunai (BLT).

Lebih lanjut Bang Yus pada media ini menegaskan, agar aparat penegak hukum (APH) segera segera ditangkap dan diproses secara hukum yang berlaku di Negara ini sebab sudah mengabaikan amanah Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Perpres 104, tutupnya.

Baca juga -->  Pemdes  Matabubu Salurkan BLT DD Tahun 2021

Hingga berita ditayangkan media ini belum mendapat klarifikasi dari oknum kades Watumerembe.

Laporan : Tim

WARTAWAN