oleh

Puluhan Pengusaha di Konsel, Ikuti Sosialisasi Operasi Yustisi Perizinan

 

KENDARI – Puluhan Pengusaha asal Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) mengikuti Sosialisasi Operasi Yustisi Perizinan berusaha tahun 2020. Yang digelar oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Konsel.

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Asisten III, Sekretariat Daerah (Setda) Konsel, Hj Marwiyah Tombili didampingi oleh Kadis DPM-PTSP Provinsi Sultra Drs H Masmuddin,M.si, Kadis DPM- PTSP Kabupaten Konsel, I Putu Darta serta dihadiri oleh puluhan pengusaha peserta sosialisasi, bertempat di Hotel Plaza Kubra Kendari, Minggu, 5 November 2020.

Asisten III Setda Konsel, Hj Marwiyah Tombili menjelaskan dengan adanya undang_undang yang mengatur tentang para pelaku usaha agar bisa memiliki izin. Dimana di dalamnya berbicara terkait tentang undang-undang balai UKM kemudian itu ada benturan dengan undang2 no 4 andermuskilan yang sudah direvisi baru itu masuk dinas pertambangan dan Dinas PU.

Baca juga -->  Pembersih Tangan Otomatis Buatan Mahasiswa UHO.

“Pejak yang saling mengunci di Dinas PU mengatakan hanya sampai pemberian izin sedangkan perizinannnya akan diserahkan kepada instansi berwenang,nanti pada instasi berwenang akan dikaitkan dengan undang-undang yang berkaitan dengan komunitas apa misalnya berbicara tentang undang-undang pertambangan,” jelasnya saat Hj. Marwiyah Tombili saat menyampaikan sambutan.

Masih banyak pelaku usaha yang tidak memiliki izin, sambungnya, dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk memiliki izin, apa proses perizinan yang harus mereka miliki, salah satunya adalah SK WO yang diterbitkan oleh kementrian SDM.

Baca juga -->  Bantuan 50 Koli Alkes Dari Kementrian Kesehatan Tiba Di Lanud Haluoleo.

“Dan untuk izin pertambangan sendiri ada 23 persyaratan dan yang paling susah adalah SKWO.dan saya berharap dengan adanya undang-undang omnisbus law supaya bisa dipangkas,” terangnya.

Dengan bekerja sesuai dengan prosedur karena tidak ingin ada masalah dikemudian hari, untuk itu lanjut dia, setiap pelaku usaha wajib membayar pajak agar tidak terkendala dalam hal kepengurusan.

“Ada beberapa izin untuk mendirikan perusahaan, ada http dan situs. Perusahaan bapak harus memiliki izin, jika sudah memiliki izin berarti perusahaan bapak terdaftar,” bebernya.

Baca juga -->  Bendahara Balitbangda Konsel Meminta Maaf Tarkait Pelecehan Karya Journalist

Menurutnya, Izin tidak akan berlaku efektif kalau pelaku usaha tidak memenuhi komitmen, apa lagi soal makanan harus dilihat kebersihanya, bahan makannya apa baik atau tidak untuk dikonsumsi dan harus dibuktikan melalui dinas kesehatan

” Sekarang masuk diaspek jenis usahanya apa? Pengusaha harus memiliki komitmenkan, karena memang ketika bapak memiliki izin nanti akan muncul jenis-jenis usaha apa yang bapak mohon, harusnya dari ktps akan berubah jadi dinas kesehatan dan ada batas waktu izin diterbitkan,” pungkasnya.

Laporan : Tim

Editor     : Erlik

WARTAWAN