Terkait Pekerjaan SPAM-IKK Kec.Basalah,Ini penjelasan Kabid Cipta Karya.


fakta sultra.com
(Konsel) Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Konawe Selatan, melalui Kepala Bidang cipta karya Evi Susanti,menanggapi proyek pengadaan sarana penyedia air minum(SPAM) yang tidak berfungsi hingga sampai ditumbuhi rumput liar yang berada di Kecamatan Basala, yang dikerjakan menelan anggaran Rp 1,5 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) tahun 2019.

”Menurut Evi,saat ditemui Fakta Sultra Com.jum’at (12/6),pengadaan sarana penyedia air minum yang dikerjakan di tahun 2019 dengan anggaran Rp 1,5 miliar itu bukan kegiatan kami sepenuhnya, sehingga tidak benar kalau ada tudingan kami lalai dalam pengawasannya,” Ujarnya

Masi Kata Evi, pada saat proyek sudah selesai dikerjakan dilakukan terlebih dahulu uji coba untuk memastikan kalau tidak ada kebocoran pada setiap sambungan pipanya dan airnya pun mengalir sampai di masyarakat tanpa ada kendala, sehingga kami dari pihak Dinas Pekerjaan Umum(PU) atau pun Cipta Karya merasa yakin proyek tersebut berjalan sesuai rencana

Baca juga -->  BLT gelombang ke 2, nominal 300 ribu kembali disalurkan Pemdes Lalobao.

Pasalnya” pada saat pemasangan jaringan perpipaan, itu benar – benar kami kontrol dengan ketat agar kedepannya tidak ada keluhan oleh masyarakat apalagi sampai tidak berfungsi sehingga kedepannya bisa digunakan secara efektip tanpa kendala,”katanya

“Ia juga sudah berkoordinasi dengan Bupati Konawe Selatan(Konsel) terkait pengadaan sarana penyedia air(SPAM) yang tidak berfungsi atau sudah tidak mengalir ke masyarakat, agar segera mencari solusi supaya dapat digunakan lagi oleh warga setempat,”

Baca juga -->  Aktivitas Pengangkutan Ore Nickel PT. Visi Deptindo dan PT. Rolex di Jetty PT. Sambas Mineral Diduga Kebal Hukum

Adapun kendala yang terjadi dilapangan saat ini, itu diluar dari tanggung jawab kami dari Dinas Pekerjaan Umum(PU) atau Bidang Cipta Karya, kami hanya bertanggung jawab dibagian pengembangan jaringan perpipaannya saja dan untuk lebih jelasnya coba koordinasi di kantor pdam,” Tutupnya

(Andi.Ak)

WARTAWAN