Terkait tudingan tidak tranfarans dalam pengelolaan DD, Kades Awalo lakukan klarifikasi.

Post Views: 386

Faktapemberitakorupsi.com, BUKE – Belum genap Delapan Bulan menjabat sebagai Kapala Desa yang devenitif, Kades Awalo, Kec. Buke, Kab. Konawe Selatan ( Konsel ), Prov. Sulawesi Tenggara ( Sultra ) menuai kritik dari Warganya, terkait dugaan tidak transfarannya dalam pengelolaan Dana Desa ( DD ) pada tahun ini ( 2020 ), baik secara fisik maupun secara administrasi, sehingga menimbulkan reaksi dari Warga.

Atas hal tersebut, Kades Awalo, Didik Sugiono memberikan klarifikasinya, yang ditemui di Kediamannya, Minggu 9 Agustus 2020, sekira pukul 14.20 wita.

Dalam klarifikasinya yang disampaikan melalui wawancara Global hukum Indonesia. Com, Didik Sugiono mengatakan bahwa” tentang adanya pemberitaan dari salah satu media Online yang menyoal tentang tidak transfarannya dalam pengelolaan Dana Desa ( DD ) tahun ini, Kami sebagai Pemdes telah usai memberikan penjelasan terhadap Warga, melalui rapat umum yang telah dimediasi oleh Camat Buke, yang turut dihadiri Bhabinkamtibmas, Babinsa, Pendamping, Masyarakat serta lembaga Desa juga beberapa Kades dalam Kecamatan Buke.

“Terkait transparansi yang dimaksud oleh Masyarakat Desa Awalo adalah belum dipajangnya papan APBDes, sehingga warga menganggap informasi tentang penggunaan DD ditutup – tutupi oleh Pemdes Awalo, tetapi yang sebenarnya tidak begitu, melainkan karena berubah – ubahnya aturan, sehingga Kami belum memasangnya, urainyanya.

Dalam APBDes awal, sambung Didik, disusun belom masuk massa Pandemi, sehingga tidak menganggarkan BLT, sekaranga dengan adanya Pandemi covid 19, maka APBDes justru harus dirobah dan dianggarkan untuk BLT gelombang pertama, yang nominalnya 600 ribu, sekarang BLT yang 600 ribu sudah selesai, muncul lagi aturan baru untuk penyaluran BLT gelombang ke 2, yang nominalnya 300 ribu, sehingga alasan inilah kemudian Pemdes belum memasangnya, tetapi dalam forum – forum lain Kami sudah menjelaskan pada Masyarakat.

“Sebagai orang Tua dalam Kampung ini, kata Dia, Kritikan yang datangnya dari Warga Desa Awalo merupakan hal biasa, sebagai bentuk hidupnya demokrasi, yang datangnya dari segelintir orang saja”, terang Kades Awalo.

Masi Kades Awalo, setiap rapat atau penyaluran BLT, Kami selaku Pemdes juga sebagai mitra BPD selalu mengundang, jadi, Kalo BPD mengatakan tidak tau dan belom menerimah daftar nama – nama penyaluran BLT, itu saya kurang faham, memang dua kali penyaluran BLT, BPD tidak hadir, tetapi tentang administrasi penyaluran Kami sudah serahkan ke BPD, pernah diprintkan oleh Sekdes, terangnya.

Sedangkan jumlah keseluruhan penerimah BLT Desa Awalo, sebayak 96 kepala keluarga ( KK ) berdasarkan 25% maksimal pagu Anggaran Dana Desa, tutup Didik sugiono.

Sedangkan dalam wawancara ketua BPD Desa Awalo, Hari Sukoco, yang ditemui di Rumahnya menjelaskan bahwa”Iya, Nama saya juga sempat muncul dalam rilis media Online, yang menyorot masaalah ini, tentang pengadaan Bibit, Penanggulangan Covid 19 dan BLT, juga semuah hal yang kemarin muncul dipublik tadi sudah diklarifikasi dihadapan seluruh Masyarakat, dan alhamdulillah Masyarakat menerimah”, katanya.

“Dalam forum mediasi, yang diselenggarakan dan dihadiri Camat Buke dan unsur stakeholders lainnya, Masyarakat cuman ingin mendengar langsung keterangan dari Pemdes, terkait trasfaransi penggunaan Dana Desa ( DD ), baik penggunaan secara fisik ataupun berupa pengadaan, dan keterangan yang telah dijelaskan oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Kades, sudah didengar langsung Masyarakat”, urai Ketua BPD.

Daftar nama – nama dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) yang telah ditandatangani oleh setiap KK penerimah, baik dari penyaluran Pertama, Kedua dan Ketiga, itu sampai saat ini belum saya diberikan atau terimah dari Pemerintah Desa, tegas Ketua BPD Desa Awalo.

Sebagai Mitra, lanjutnya, Pemerintah Desa wajib memberikan arsip penyaluran BLT kepada BPD, yang sudah ditanda tangani masing – masing KK penerimah, yang nantinya BPD dapat gunakan sebagai bahan kontrol dan kroscek, sehingga dapat membantu Pemdes dalam penyaluran tidak terjadi tumpangtindi, terang Hari Sukoco.

Berdasarkan ketentuan maksimal 25% dari Pagu anggaran, tambah Hari, untuk alokasi Dana Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) akibat dampak Covid 19, dari Dana Desa Awalo sudah benar dalam exsekusinya, yakni 96 Kepala Keluarga ( KK ) penerimah.

Kalo yang data awal sebanyak 81 KK penerimah, memang kami sudah diberikan, tapi belum ditandatangani dan data itu bukan daftar penyaluran. Sementara yang kami inginkan adalah daftar yang sebanyak 96 KK yang sudah dibubuhi tandatangan penerimah, sambung Ketua BPD.

Dalam rapat tadi, kata Dia, saya Masi meminta untuk diserahkan, namun sampai detik ini belum saya terimah.

Sedangkan dana penanggulangan Covid menurut Kades saat klarifikasi pada rapat, sebesar 20 juta, dan telah diuraikan penggunaanya, seperti pengadaan Masker, pengadaan tempat cuci tangan di tempat – tempat ibadah dan untuk penyemprotan disinfektan kerumah – rumah Warga, pungkasnya. ( Akbar )