WEBINAR NASIONAL: MENGGAGAS PENGEMBANGAN INDUSTRI PERIKANAN SKALA KECIL-

[SIARAN PERS]

faktapemberitakorupsi.com- Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), H. Ali Mazi, S.H., menjadi pembicara dalam Webinar Nasional Perikanan yang diselenggarakan oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Univeristas Halu Oleo, Sabtu 4 Juli 2020.

Selain Gubernur Ali Mazi, dalam seminar virtual seri ke-2 ini, juga dihadiri tiga pembicara lain, yakni M. Zulfikar Muchtar, ST., M.Sc. (Dirjen Perikanan Tangkap, KKP-RI), Prof. Ir. H. La Sara, M.Si., P.hD. (Dekan FPIK UHO), dan Hari Kushardianto, M.Sc. (Direktur Program RARE Indonesia).

Rektor Universitas Halu Oleo, Prof. Dr. Muhammad Zamrun F., M.Si., M.Sc., memberikan kata pengantar pada webinar yang mengambil tema “Menggagas Pengembangan Industri Perikanan Skala Kecil di Sulawesi Tenggara”. Dr. Bahtiar, S.Pi., M.Si., memandu jalannya seminar ini sebagai moderator dan Dr. Muslim Tadjuddah, S.Pi., M.Si., sebagai host.

Plt. Kadis Dikbud Prov. Sultra, Drs. Asrun Lio, M.Hum., P.hD., dan Sekdis KKP Sultra, Laode Kardini, S.E., M.Si., (Pjs. Kepala Dinas KKP Prov. Sultra) mendampingi Gubernur Ali Mazi, yang mengikuti keseluruhan sesi webinar ini dari Ruang Merah Putih, Rujab Gubernur Sultra.

Mendahului presentasinya, Gubernur Ali Mazi memaparkan gambaran makro potensi kewilayahan Sultra. Sultra sebagai provinsi kepulauan mempunyai luas perairan laut sekitar 114.879 Km2 (70% dari luas total Sultra). Berdasarkan karakter bentang lautnya, provinsi Sultra memiliki 542 pulau, 71 teluk dan garis pantai 1.740 Km. Total penduduk daerah ini sekitar 2,7 juta, di mana 80% bermukim di kawasan pesisir. Penduduk yang mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan sekitar 73.473 orang (2.8% dari total penduduk Sultra) dengan lebih dari 97% adalah sebagai nelayan tangkap skala kecil. Nelayan tersebut menggunakan perahu ukuran lebih kecil dari 10 gross ton (<10 GT) dan umumnya menggunakan perahu tanpa mesin. Oleh karena teknologi alat tangkap mereka sangat terbatas, maka mereka menangkap ikan hanya terbatas di wilayah pesisir 0.2 mil. Data ini menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat Sultra kepada laut dan sumberdaya ikan yang ada di perairan ini sangat tinggi.

Berdasarkan peta Indonesia, posisi geografis Sultra sangat strategis, baik dipandang dari sudut kedekatan dengan daerah penangkapan ikan (fishing ground), maupun dari jalur perlintasan perdagangan Nasional dan Internasional. Lokasi strategis pengembangan industri perikanan yang tersedia, sesuai dengan RTRW kabupaten dan dokumen Rencana Zonasi dan Wilayah Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZ-WP3K) Sultra, yang telah dialokasikan lahannya oleh Pemerintah Kabupaten Buton adalah di Kamaru. Lokasi ini sebagai pelabuhan perikanan, Gubernur Ali Mazi telah menginisiasinya sejak 15 tahun lalu ketika memimpin Sultra di periode pertamanya. Posisi Kamaru sangat strategis karena: 1) Aman dari angin kencang dan gelombang sepanjang tahun (lokasinya di Teluk Kamaru) berdekatan dengan WPP 713 dan WPP 714 yang keduanya merupakan daerah penangkapan dan jalur migrasi ikan pelagis besar dan kecil, dan juga berbagai jenis ikan karang (ikan demersal) yang mempunyai nilai ekonomi tinggi; 2) Merupakan jalur tol maritim dari Indonesia Bagian Barat ke Indonesia Bagian Timur (demikian juga sebaliknya); 3) Berlokasi di antara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI - II) yang melewati Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, Selat Lombok, dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI - III) yang melewati Samudera Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Laut Sawu, dan Samudera Hindia; 4) Didukung oleh Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo); 5) Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buton; 6) Sesuai dengan RZ-WP3K Sultra (Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018); 7) Sesuai dengan Rencana Pengelolaan Perikanan Skala Kecil Daerah Sultra tahun 2019-2023; 8) Sesuai dengan dokumen Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) (ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sultra Nomor 36 Tahun 2019) dan didukung dengan Tim Kerja PAAP Sultra sesuai Keputusan Gubernur Sultra No. 89 Tahun 2020; 9) Sudah mempunyai Tempat Pendaratan Ikan (TPI); dan 10) Didukung oleh kebijakan Pemerintah Kabupaten Buton yang menyediakan lahan seluas ± 400 Ha. Lahan seluas ini akan dibangun berbagai sarana dan prasarana industri perikanan mulai dari pelabuhan, coldstorage, bengkel, stasion BBM, toko nelayan, toko kebutuhan pokok masyarakat, sekolah tinggi perikanan, asrama mahasiswa, tempat praktek, dan pemukiman transmigrasi nelayan. Rencana pengembangan industri ini diharapkan dapat mewadahi kebutuhan nelayan skala kecil, terutama nelayan di Sultra yang mempunyai akses cepat dengan lokasi ini. Walaupun mewadahi nelayan skala kecil, tetapi industri perikanan ini berorientasi pada pemasaran yang luas, termasuk untuk ekspor. Lokasi pengembangan industri perikanan ini merupakan hub pelabuhan perikanan yang mempunyai 7 sub-hub pelabuhan perikanan, yaitu: Sub-hub Wangi-wangi (Wakatobi); Sub-hub Kaledupa (Wakatobi); Sub-hub Dongkala (Buton); Sub-hub Batauga (Buton Selatan); Sub-hub Baubau; Sub-hub Ereke (Buton Utara); dan Sub-hub Wawonii (Konawe Kepulauan). Pendekatan pembangunan industri ini tetap menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan dengan memperhatikan sungguh-sungguh keberlanjutan (sustainability) sumberdaya perikanan, ekosistem perairan terjaga dengan baik agar sumberdaya perikanan tetap sehat, sumberdaya perikanan dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan prinsip daya dukung perairan dan jumlah populasi ikan, sehingga kegiatan penangkapan terus berkelanjutan dengan pendapatan nelayan terjaga dengan baik, dan sumber bahan baku industri terjaga jumlah, kualitas dan kontinuitasnya. Yang perlu diketahui bahwa kegiatan industri ini akan menjaga kebutuhan masyarakat lokal akan sumberdaya ikan sepanjang tahun dengan harga yang stabil untuk mencegah inflasi yang selama ini selalu disumbangkan oleh sektor ini. “Harapan terbesar saya sebagai gubernur adalah sektor industri perikanan menjadi lokomotif dan penggerak ekonomi sektor lainnya: mulai pertokoan nelayan, kebutuhan spare part kapal dan motor, kegiatan bengkel, pabrik es, angkutan (transportasi) lokal – nasional – internasional baik transportasi darat dan laut maupun udara, usaha kargo, kebutuhan bahan pangan dan papan bagi tenaga kerja dalam kawasan industri dan nelayan, dan lain-lain,” kata Gubernur Ali Mazi. Gubernur Ali Mazi mengajak untuk mengubah paradigma pembangunan daerah dan bangsa ini, dengan fokus mengelola sumberdaya perikanan dan kelautan yang besar ini untuk kemajuan Bangsa Indonesia. Prof. Ir. H. La Sara, M.Si., P.hD. (Dekan FPIK UHO), memaparkan dukungan Perikanan Skala Kecil dalam Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi Daerah, dalam infografis tentang Provinsi Sutra, dan mengapa kita harus mengembangkan perikanan skala kecil berdasarkan potensi sumber daya ikan, serta alasan pengembangan perikanan skala kecil ini berdasarkan posisi sentral geografis Sultra. Prof. La Sara memandang penting menentukan klasterisasi kawasan perikanan skala kecil berdasarkan lokasi perikanan di Sultra, yang saling berdekatan untuk dikembangkan industrinya, agar terpadu dan berkelanjutan. Hari Kushardianto, M.Sc. (Direktur Program RARE Indonesia) yang selama ini memfasilitas berbagai kegiatan Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) Perikanan Skala Kecil di Sultra, juga memaparkan strategi RARE yang mencoba menjalankan program PAAP di Sultra. Ada faktor kunci yang harus diperhatikan menurut Hari Kushardianto; pengembangan kapasitas nelayan skala kecil, agar nelayan skala kecil lebih bisa berdaya secara pengetahuan, ekonomi dan sosial. Dirjen Perikanan Tangkap KKP-RI, Zulfikar Muchtar, memaparkan topik menyangkut kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengembangan Perikanan Tangkap di Indonesia. Laporan: Tim

WARTAWAN